Home / berita umum / Tuduhan Jaksa Di Tuding Salah Alamat

Tuduhan Jaksa Di Tuding Salah Alamat

Tuduhan Jaksa Di Tuding Salah Alamat – masalah pidana penggelapan serta pencucian uang dengan terdakwa Hamzah Mamba sebagai bos dari Abu Tours diselenggarakan dengan agenda eksepsi. Dalam eksepsinya, tuduhan jaksa dipandang salah alamat.

Sidang ini diselenggarakan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jalan Kartini, Makassar, Rabu (26/9/2018), dan di hadiri oleh belasan jemaah Abu Tours, kompak dengan kenakan pakaian kostum berwarna hijau.

Hamzah Mamba yang duduk di kursi terdakwa kembali memperoleh sorakan dari beberapa pengunjung. “Huuuuuu..huuuuu….perampok,” teriak jemaah dengan bertepatan. Dia cuma masih terdiam dengar perkataan itu.

Ketua Majelis sidang, Denny Lunban Tobing buka sidang serta mempersilahkan panasehat hukum Hamzah Mamba, Hendro Saryanto membacakan eksepsinya. Hendro menyampaikan masalah pidana yang dialamatkan kliennya salah dengan hukum.

“Jaksa penuntut umum salah mengaplikasikan hukum,” kata Hendro.

Dikatakannya, beberapa pihak yang berperkara ialah a quo adala Abu Tours serta jemaah umrah. Dalam masalah a quo ini, ada persetujuan pada Abu Tours serta jemaah umrah masalah jual beli paket umrah.

Kesepatakan ini memunculkan karena karena dalam hukum serta dalam masalah a quo ini, object spesifik yang disebut ialah perjalanan umrah. Sebab tidak memberatkan jemaahnya, jadi aksi dari Abu Tours ialah wanprestasi.

“Wanprestasi ada pada hukum perdata serta bukan dalam pidana. Sebab perdata, jadi segata penahanan serta penyitaan yang dikerjakan mesti batal untuk hukum,” katanya.

Setelah itu, Hendro menyebutkan dakwan jaksa error in persona. Abu Tours ialah subyek hukum yang mempunyai hak serta keharusan hukum serta adalah jalinan keperdataan dengan beberapa jemaah umrah. Akan tetapi, dalam dakwaanya jaksa mendakwa Hamzah Mamba dalam kemampuan pribadi.

“Jadi jelas yang semestinya bertanggungjawab dalam masalah a quo ialah Abu Tours, bukan terdakwa pribadi. Oleh karenanya, tuduhan jakisa harusnya dinyatakan error in persona,” katanya.

Ketidakcermatan jaksa dalam surat dakwaanya juga disoroti oleh team dari Hamzah Mamba. Dikatakannya, jaksa tidak dengan jelas menyebutkan pelanggaran yang dikerjakan oleh kliennya berdaasarkan ketentuan Menteri Agama. Bila merujuk pada ketetapan Menteri Agama Nomer 221 tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Beribadah Haji serta Umrah, jadi jaksa dipandang menetapkan ketentuan retroaktif (ketentuan laku surut). Hal seperti ini karena ketentuan itu baru diputuskan pada 13 April 2018.

“Dalam kata lainnya, saat Abu Tours mengambil keputusan harga promosi, Kementerian Agama RI belumlah mengambil keputusan standard harga,” terangnya.

Atas eksepsi dari Hamzah Mamba ini, pihak jaksa minta waktu satu minggu untuk memberikan respon atas eksekpsi terdakwa. Gagasannya, sidang kembali akan diselenggarakan di PN Makassar pada 3 Oktober 2018 yang akan datang.

About admin