Home / Uncategorized / Penahanan Pertama Kali KPK Oleh DPR RI

Penahanan Pertama Kali KPK Oleh DPR RI

Penahanan Pertama Kali KPK Oleh DPR RI – Sesudah melewati rangkaian sistem hukum serta bumbu ‘drama’, pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Ketua DPR RI Setya Novanto bertindak sebagai tersangka masalah dugaan korupsi e-KTP dalam tahanan, Senin (20/11/2017) awal hari.
Novanto ditahan penyidik di Rutan KPK selesai dijemput dari tempat pembantaran, Tempat tinggal Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Penahanan ini yaitu pertama kali yang dijalankan oleh KPK pada Ketua DPR aktif selama 15 th. instansi anti-rasuah itu berdiri.

Lebih-lebih, Setya Novanto juga masih tetap berstatus jadi Ketua Umum Partai Golkar.
Tidak cuman itu, Novanto juga udah berapakali ” lolos ” dari dugaan masalah pidana.

Walau demikian, penetapan tersangka serta penahanan Setya Novanto perihal masalah dugaan korupsi project e-KTP oleh KPK ini yaitu dalam kapasitasnya jadi anggota DPR RI periode 2009-2014 atau selagi penganggaran serta pengadaan project e-KTP di Kemendagri Th. 2011-2012 sejumlah Rp 5, 9 triliun.
Penetapan Novanto jadi tersangka sebagai pengembangan KPK atas masalah dugaan korupsi project e-KTP dengan tersangka diawalnya.
Dalam dakwaan perkara yang sama atas terdakwa Irman serta Sugiharto, Novanto dikatakan ikut mendapatkan sisi Rp 574 miliar dari hasil project itu.
Terkuaknya masalah dugaan korupsi mega project ini juga tdk terlepas dari ” nyanyian ” bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Tidak cuman KPK, instansi Kejaksaan Agung sempat menjerat Akbar Tanjung juga selagi aktif menjabat jadi Ketua DPR RI serta Ketua Umum Partai Golkar pada th. 2002. Akbar Tanjung sebagai senior serta pendahulu Novanto di parlemen serta di Partai Golkar.

Kejaksaan menentukan Akbar Tanjung atas masalah penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar pada 7 Januari 2002.
Ia mulai ditahan di Rutan Kejaksaan Agung pada 7 Maret 2002.
Waktu itu juga diwarnai usaha Akbar mengupayakan jauhi penahanan dengan masuk mobil sendiri selagi penyidik kejaksaan akan menahannya.
Tapi, aksinya terhadang kendaraan taktis kepolisian yang berniat diparkir di muka pintu masuk Kejaksaan Agung.
Tapi, perlawanan dengan hukum yang dijalankan oleh Akbar membawa hasil. Ia cuma mendekam dibalik tahanan sepanjang 28 hari.

Pada 25 Maret 2002 sidang perdana Akbar Tanjung di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 5 April 2002, majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan Akbar.
Pada akhirnya majelis hakim di pengadilan tingkat pertama itu memvonis Akbar dengan 3 th. penjara pada 4 November 2002.
Vonis itu dikuatkan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 17 Januari 2003.

Tapi, malahan majelis hakim pada Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diserahkan oleh Akbar pada 12 Februari 2004.
Pada akhirnya Akbar Tanjung bebas murni.
Penetapan serta penahanan Ketua DPR Setya Novanto bertindak sebagai tersangka waktu ini menambah panjang daftar nama pucuk pimpinan instansi negara serta ketua umum partai yang dijerat serta dijebloskan ke penjara oleh instansi KPK.
Diawalnya, ada Akil Mochtar bertindak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) , Irman Gusman bertindak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Luthfi Hasan Ishaaq bertindak sebagai anggota DPR 2009-2014 serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Anas Urbaningrum bertindak sebagai anggota DPR 2009-2014 serta Ketua Umum Partai Demokrat.
Akil Mochtar terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) selagi masih tetap aktif menjabat Ketua MK.
Ia serta beberapa orang di tangkap dirumah dinasnya, Komplek Widya Chandra Jakarta, pada 2 Oktober 2013.
Dalam rangkaian OTT itu, tim KPK mengambil tanda untuk bukti duwit lebih kurang Rp 3 miliar yang terbagi dalam 284. 050 Dollar Singapura serta 22. 000 Dollar AS.

Akil disangkakan terima suap dalam pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak serta Propinsi Banten pada 2011. Ia juga dijerat dengan pasal pencucian duwit. Majelis hakim mulai pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta sampai tingkat kasasi di MA terus memvonis Akil dengan pidana penjara sepanjang seumur hidup.
Hukuman berat dari majelis hakim terhadap Akil Mochtar dilandasi pertimbangan bahwa perbuatan Akil udah meruntuhkan wibawa MK.

Tidak cuman itu, Akil sebagai Ketua MK yang sebagai benteng paling akhir buat penduduk yang mencari keadilan.
Waktu ini, Akil tengah menekuni periode hukuman seumur hidup di Instansi Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Seterusnya, ada nama Irman Gusman bertindak sebagai Ketua DPD RI di tangkap oleh tim KPK dirumah dinasnya, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 17 September 2016, awal hari.
Pihak KPK merilis pimpinan senator itu di tangkap selesai terima bingkisan di isi duwit Rp 100 juta dari pihak swasta.
Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Irman Gusman dengan hukuman pidana penjara sepanjang 4, 5 th. penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bln. kurungan.
Majelis hakim juga mencabut hak politik Irman sepanjang 3 th. sesudah usai menekuni pidana pokok.
Irman dinilai bisa di buktikan terima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto serta Memi.
Irman bisa di buktikan memakai pengaruhnya jadi Ketua DPD buat mengatur pemberian kuota gula import dari Perum Bulog terhadap perusahaan punya Xaveriandy pada th. 2016.
Ia bisa di buktikan bersedia menunjang Memi dengan memohon keuntungan sebesar Rp 300 dari tiap tiap kilo-gram gula yang di dapatkan Perum Bulog.
Irman menghubungi Direktur Paling utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti biar Bulog mendistribusikan gula ke daerah asal pemilihannya, Sumatera Barat.
Dalam pertimbangannya, majelis beranggapan bahwa Irman udah menciderai amanat jadi Ketua DPD RI.
Pencabutan hak politik terdakwa yang di dapatkan pemerintah, punya tujuan buat buat perlindungan umum dari peluang terpilihnya seorang yang berperilaku koruptif dalam jabatan umum.

About admin